Tata cara untuk pengurusan asimilasi, litmas, dan pembebasan bersyarat

 







Pembebasan Bersyarat diatur dalam Pasal 82-101 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Yang dimaksud dengan Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Berdasarkan Pasal 82-101 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 menjelaskan mengenai syarat-syarat dapat diberikannya Pembebasan Bersyarat sebagai berikut : Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan anak pidana telah memenuhi syarat : Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

 Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; Telah mengikuti prgram pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat; dan Masyarakat dapat menerima program kegiatan Narapidana. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat : Telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana; dan Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana. Syarat diatas dibuktikan dengan kelengkapan dokumen, sebagai berikut : Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas); Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakan (Bapas); Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapadina Pemasyarakatan yang bersangkutan; Salinan register F dari Kepala Lapas; Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, Wali, Lembaga Sosial, Intansi Pemerintah, Intansi Swasta atau Yayasan yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti Pembebasan Bersyarat. Dokumen yang harus dipersiapkan dalam Litmas (Penilitan Kemasyarakatan) sebagai berikut : Surat permintaan dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan; Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga klien jika mendapatkan PB, CB dan CMB; Surat Pemerintah Setempat Menerima (Rt, Rw, Kades, dll); Pihak korban tidak dendam. Sebelumnya saya akan menjelaskan Pengertian Asimilasi. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Syarat pemberian Asimilasi dibuktikan dengan melampirkan dokumen, sebagai berikut : Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan pengadilan; Bukti tekah membayar lunas denda dan uang pengganti; Dalam hal Narapidana tidak dapat membayar lunas denda sesuai dengan putusan Pengadilan, Asimilasi hanya dapat dilaksanakan di dalam Lapas; Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakata yang diketahui oleh Kepala Bapas; Salinan register F dari Kepala Lapas; Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan dan tdak melakukan perbuatan melanggar hukum; Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau Wali, atau Lembaga atau Intansi Pemerintah, atau Intansi Swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan : Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi. Jadi setidaknya, klien harus menjalani sisa hukuman 1 tahun, 6 bulan. Dengan perhitungan sebagai berikut : 2/3 x 5, 3 Tahun 2/3 x 61 Bulan = 40,6 Bulan 40, 6 : Tahun = 3,3 Tahun Sudah menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan ditambah remisi 3 bulan = (21 bulan). 40, 6 bulan 21 bulan = 19, 6 bulan ( 1 Tahun, 6 Bulan) Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat, terima kasih.

 Disclamer : Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.







sumber : https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2234

Tidak ada komentar:

Posting Komentar