EDUKASI HUKUM

Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS): Ancaman atau Solusi?

 

Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS): Ancaman atau Solusi?

Arya Adi Bintoro*

 

Internet sejak pada awal penciptaannya hingga dewasa saat ini sejatinya telah berkontribusi besar dalam kehidupan manusia, misalnya saja di bidang pemerintahan, pendidikan, perusahaan atau korporasi, dan masih luas lagi jangkauan manfaat yang diberikan untuk kepentingan umat manusia. Dalam perkembangannya, internet sendiri seolah-olah mewujudkan realitas baru di mana manusia berada di sebuah dunia tanpa adanya batasan (borderless) yang juga dikenal sebagai cyber space. Internet atau cyber space memberikan keluwesan bagi manusia untuk mendapatkan serta mengolah informasi yang sekiranya bersifat beneficial melalui kehadiran teknologi akibat hadirnya internet tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu sekalipun. Namun demikian, penggunaan internet bukannya tidak disertai dampak negatif, justru dengan adanya berbagai kemudahan yang didapat, internet malah membuka peluang lebar guna mengancam dan membahayakan kehidupan umat manusia.

Perbuatan melawan hukum melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengancam dan membahayakan kepentingan negara, badan hukum, institusi, individu maupun subjek hukum lainnya dikenal sebagai cyber crime. Di Indonesia sendiri cyber crime bukanlah hal yang baru, mengingat banyaknya kasus tindak pidana siber terjadi di Indonesia Bahkan Indonesia sendiri pernah tercatat sebagai negara dengan tindak pidana carding tertinggi kedua di dunia setelah Ukraina. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan cyber law guna mencegah, menanggulangi, serta meminimalisasi tindakan cyber crime yang berpotensi, sedang, dan yang akan terjadi dikarenakan mengancam dan membahayakan kepentingan negara, badan hukum, institusi, individu maupun subjek hukum lainnya.

Eksistensi cyber law guna menjamin kepastian hukum terhadap tindak pidana kejahatan siber di Indonesia sendiri mengalami perkembangan yang signifikan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah undang-undang yang pada awalnya digunakan agar tidak terjadi kekosongan hukum mengenai cyber crime di Indonesia meskipun substansi hukumnya sendiri tidak relevan terhadap  kejahatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi masa kini. Lantas, lahir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang di dalamnya juga mengatur mengenai persoalan pidana terhadap kasus-kasus telematika. Lalu muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian terdapat perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sampai pada akhirnya lahir Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) sebagai perwujudan inisasi pemerintah terhadap tingginya urgensi kepastian hukum dalam bidang siber di Indonesia.

RUU KKS secara garis besar memuat tentang penyelenggaraan Keamanan dan Ketahanan Siber, tata kelola Keamanan dan Ketahanan Siber, pelayanan Keamanan dan Ketahanan Siber, diplomasi Siber, penegakan hukum, kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pendanaan dan pengadaan, larangan, dan ketentuan pidana. RUU ini merupakan bentuk aspirasi dari seluruh kepentingan yang ada di Indonesia karena tingginya penggunaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagai bentuk ciri revolusi industri keempat yakni internet of things. RUU KKS menjamin segala bentuk Keamanan dan Ketahanan Siber di Indonesia dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan berbagai macam stakeholder yang didominasi oleh perusahaan swasta guna meningkatkan kualitas perekonomian digital Indonesia. Namun, sangat disayangkan RUU KKS ini menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak akibat pasal-pasalnya yang dinilai bermasalah.

RUU KKS sendiri berpotensi mengancam dan mengekang kebebasan para pengguna internet lantaran BSSN berwenang untuk mendeteksi dan mengidentifikasi lalu lintas data warga internet (netizen). Sehingga, segala bentuk privasi warga internet dapat sewaktu-waktu disadap oleh BSSN guna mewujudkan keamanan dan ketahanan siber Indonesia, sedangkan segala bentuk penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia. Dan karena kewenangan itu pula memberikan BSSN untuk melakukan pencabutan internet terkait kegiatan penelitian dan pengujian kekuatan keamanan dan ketahanan siber. Dan berkat BSSN, segala bentuk perizinan, sertifikasi, dan akreditasi guna inovasi perkembangan di bidang teknologi  informasi dan komunikasi agaknya akan terhambat sehingga perekonomian digital di Indonesia juga mengalami hal yang sama akibat urusan birokrasi yang berbelit-belit. Oleh karena itu, pasal-pasal RUU KKS yang bermasalah antara lain: Pasal 17 – 26 (terkait urusan sertifikasi dan akreditasi oleh BSSN serta sanksi pengenaannya) dan pasal 47 dan 48 (terkait urusan perizinan, privasi, dan pencabutan akses internet oleh BSSN).

Pasal 17-26 RUU KKS dapat menimbulkan hambatan tersendiri bagi inovasi perkembangan teknologi yang akan muncul dan perkembangan perekonomian digital di Indonesia karena birokrasi yang sangat kompleks, sehingga akan menyulitkan investor untuk melakukan hubungan perekonomian dengan pemerintah Indonesia. Pada pasal 17 sebuah produk atau perangkat siber wajib memiliki sertifikat dari BSSN. Mengingat perangkat siber jumlahnya tidaklah sedikit, hal ini bisa saja membutuhkan waktu yang lama bagi BSSN untuk memberikan sertifikat perizinan perangkat siber yang sebenarnya tidak perlu. Pasal ini dapat saja memberi celah bagi perangkat siber yang sifatnya open source dan tidak berbayar untuk diilegalkan dan membuka peluang BSSN bersama pemerintah untuk melakukan monopoli terhadap suatu perangkat siber. Pasal ini sebaiknya dikaji ulang sehingga hanya beberapa produk atau perangkat siber saja yang mendapat sertifikat oleh BSSN dan BSSN seharusnya mendaftarkan perangkat siber apa saja yang masuk ke dalam daftar pemberian sertifikat guna keamanan dan ketahanan siber di Indonesia. Pasal 18 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pasal 17, intinya penyedia jasa di bidang keamanan dan ketahanan siber haruslah memiliki izin dari BSSN. Hal ini merupakan langkah yang baik demi terjaminnya kualitas penyedia jasa di bidang keamanan dan ketahanan siber, namun untuk memberikan perizinan sendiri membutuhkan proses dan waktu yang agak lama. Sebaiknya pasal ini dikaji ulang, sehingga penyedia jasa yang telah melakukan aktivitasnya guna menjamin keamanan dan ketahanan siber di Indonesia sebelum RUU ini diundangkan, tidak perlu mendapatkan perizinan dari BSSN dengan misalnya telah berkontribusi dan memberikan sumbangsih dalam bidang keamanan dan pertahanan siber di Indonesia selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Pasal 19 dinilai cukup memberikan penjaminan kompetensi penyelenggara keamanan dan ketahanan siber yang berkualitas, namun kompetensi yang dimaksud ialah menurut standar khusus yang ditetapkan oleh BSSN. Standar yang ditetapkan BSSN bisa saja menyulitkan kegiatan penyelenggaraan pada bidang keamanan dan ketahanan siber, sehingga segala aktivitas yang berhubungan dengan keamanan dan ketahanan siber dapat terhambat. Sebaiknya standar yang ditetapkan BSSN menyesuaikan kompetensi pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dan pasal 20 masih berhubungan dengan pasal 19 yakni kegiatan usaha untuk melatih dan mendidik sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang keamanan dan pertahanan siber di Indonesia haruslah mendapat akreditasi oleh BSSN. Akreditasi yang ditetapkan BSSN di sini tidaklah jelas mengenai kualifikasi dan akreditas apa yang dapat diberikan BSSN kepada penyelenggara guna menjamin keamanan dan ketahanan siber di Indonesia. Pasal ini lebih baik dikaji mengenai kualifikasi dan akreditasi apa saja yang dapat diberikan oleh BSSN selaku lembaga siber di Indonesia. Pasal 21 tidak terlalu jauh berbeda dengan pasal 19 dan pasal 22 sendiri merupakan sanksi-sanksi administrasi apa saja apabila penyelenggara keamanan dan ketahanan siber tidak memenuhi standar khusus yang telah ditetapkan oleh BSSN. Pasal 24, 25, dan 26 juga tidak terlalu jauh berbeda dengan pasal 19 dan 20, namun pasal 23 di sini membuka peluang yang lebar bagi BSSN untuk dapat melakukan kongkalikong atau monopoli terhadap perangkat siber mana saja yang diizinkan BSSN guna menjamin keamanan dan ketahanan siber berupa sanksi administratif oleh BSSN sendiri. Di sini pasal 17-26 RUU KKS memberikan celah BSSN, badan pemerintahan, dan pihak lain untuk melakukan monopoli terhadap produk atau perangkat siber dengan embel-embel sertifikat oleh BSSN itu sendiri, serta dengan adanya berbagai macam perizinan, sertifikasi, dan akreditasi secara tidak langsung menyulitkan dan menghambat inovasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan pasal ini berpotensi menghambat perekonomian digital di Indonesia berkat birokrasi yang berbelit-belit.

Pasal 47 dinilai merupakan salah satu pasal kontroversial dikarenakan BSSN selaku lembaga siber Indonesia berwenang untuk melakukan pengawasan dan juga tidak menutup kemungkinan menyadap segala bentuk aktivitas lalu lintas data warga internet. Padahal tertera jelas pada pasal 5 bahwasanya penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber harus mengedepankan penghormatan hak asasi manusia. Ironisnya penyadapan sendiri adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pasal ini perlu dikaji dan direvisi lebih mendalam karena hak asasi manusia merupakan isu yang sensitif. Misalnya BSSN hanya berwenang untuk melakukan penyadapan apabila diizinkan oleh pihak ketiga, sehingga BSSN tidak sewenang-wenang menyalahi tugas dan fungsinya tersebut. Dan pasal 48 juga dinilai BSSN dapat melakukan penyelewengan kekuasaan akibat wewenangnya untuk mencabut akses internet apabila dirasa hal tersebut diperlukan guna menjamin keamanan dan ketahanan siber di Indonesia. Hal ini dirasa dapat mengancam kebebasan pengguna internet untuk menjelajahi cyber space. Pasal ini perlu dikaji lebih mendalam, misalnya akibat wewenangnya tersebut, BSSN haruslah diawasi oleh pihak ketiga guna mencegah kekuatan absolut di bidang siber. Apabila memang RUU KKS ini menghormati hak asasi manusia, seharusnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) terlebih dahulu lah yang disahkan. RUU PDP sendiri menjamin perlindungan data pribadi warga internet di mana RUU KKS tidak mengindahkan kepentingan data pribadi guna menjamin perlindungan hak asasi manusia yang telah tertera jelas pada pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

RUU KKS sendiri sebenarnya sangat menjamin kepentingan keamanan dan ketahanan siber di Indonesia yang sekiranya melindungi kepentingan negara, badan hukum, institusi, individu maupun subjek hukum lainnya. Namun, di sisi lain banyak pasal RUU KKS yang sifatnya ambigu dan membuka celah yang lebar untuk disalahgunakan. Dengan demikian, sebaiknya RUU KKS perlu dikaji dan direvisi ulang guna menjamin keamanan dan ketahanan siber di Indonesia, sehingga semua entitas bangsa Indonesia dapat menikmati akses internet tanpa adanya rasa khawatir dan rasa takut.

 *Penulis:


Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang sedang magang di LBH Solo Raya. Seluruh isi tulisan ini merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Draft Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber

Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mewujudkan Perlindungan Hak Konstitusional Atas Hukum Lingkungan yang Baik dan Sehat

 

Mewujudkan Perlindungan Hak Konstitusional Atas Hukum Lingkungan yang Baik dan Sehat

Arya Adi Bintoro*

 

Lingkungan Hidup adalah ruang yang ditempati unsur atau komponen makhluk hidup (biotic) dan unsur atau komponen makhluk tidak hidup (abiotic) yang saling melakukan hubungan timbal balik guna melangsungkan kehidupannya.  Hubungan timbal balik tersebut menunjukkan adanya ketergantungan dan saling memengaruhi antara makhluk hidup dengan lingkungannya di manapun ia berada.[1] Manusia sendiri merupakan makhluk hidup yang memegang peranan penting dalam mengelola dan menjaga alam selaku khalifah[2] di muka bumi. Tugas manusia selaku khalifah adalah untuk menjaga dan bertanggungjawab atas keseimbangan dan kelestarian alam yang menjadi sumber penghidupan antara manusia dan alam itu sendiri. Mengingat alam merupakan wahana lingkungan hidup bagi manusia yang hanya dapat bertahan sebagai sumber kehidupan ketika dirawat, dijaga, dan dilestarikan. Sehingga manusia harus menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungannya dari kerusakan.[3] Maka jika alam rusak, kehidupan manusia juga akan rusak. Namun, bukan berarti manusia tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan alam di sekitarnya, justru manusia-lah yang berkontribusi besar dalam kerusakan alam dan lingkungan hidup tanpa memedulikan dampak yang ditimbulkannya.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang muncul akibat dari keinginan manusia untuk membangun kehidupannya sendiri tanpa memikirkan dampak yang terjadi dan yang akan terjadi. Teori Darwin tentang survival of the fiftest menempatkan manusia sebagai makhluk yang lebih unggul dari makhluk lainnya, sehingga bagaimanapun manusia akan berusaha menguasai alam dan mampu menaklukan alam. Dari teori tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak lagi menjadi makhluk hidup yang bergantung kepada alam, namun ia telah menjadi faktor penentu atas keberlangsungan alam itu sendiri. Manusia seolah-olah menjadi level tertinggi dalam pengelolaan alam sekaligus mempercepat proses kerusakan alam karena eksploitasi akan sumber daya alam secara besar-besaran di berbagai belahan bumi.[4] Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan manusia terhadap alam dan lingkungan hidup antara lain: perubahan iklim; kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keragaman hayati; peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan; penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam; peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan; peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau  peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.[5] Ini membuktikan bahwasanya manusia adalah penyebab terbesar atas kerusakan alam dan lingkungan hidup yang ada di bumi. Hal ini juga diperkuat dari hasil riset pada masyarakat kontemporer yang dilakukan oleh Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC) dan G-20 (Negara ekonomi besar sejumlah 20) menyimpulkan bahwa peningkatan suhu permukaan bumi, kerusakan lingkungan hidup serta terkurasnya sumber daya alam disebabkan oleh aktivitas manusia sepanjang sejarah, sehingga dalam skala global, eksploitasi sumber daya alam yang semakin intensif di berbagai kawasan dunia dilakukan oleh masyarakat industri  yang nampaknya tidak memiliki kompetensi dan kecerdasan ekologis.[6]

Pada pertengahan tahun 2019 telah terjadi salah satu kerusakan alam dan lingkungan hidup terbesar yang menjadi keprihatinan dunia. Kerusakan tersebut yakni kebakaran hutan hujan Amazon sebagai paru-paru kehidupan dunia dan sumber keanekaragaman hayati. Menurut Riset Antariksa Brasil (Inpe), insiden kebakaran hutan tersebut meningkat 84% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018. Terdapat lebih dari 75.000 kebakaran di seluruh Brazil, dibandingkan hanya lebih dari 40.000 selama periode yang sama pada 2018. Hutan Amazon dijuluki sebagai paru-paru dunia karena menyumbang 20% cadangan oksigen dunia dan membantu mengatur suhu di bumi. Misalnya saja hutan Amazon membantu pengurangan tingkat karbondioksida penyebab meningkatnya suhu bumi dengan menyerap sebesar 2,2 miliar karbondioksida. Hutan ini juga merupakan hutan hujan tropis yang menyumbang 10-15% keanekagaraman hayati di bumi. Namun, alih-alih menjaga dan melestarikannya, hutan amazon dijadikan lahan pertanian dalam skala besar bagi para petani Brazil, Peru, Ekuador, dan Bolovia atau yang biasa dikenal dengan  deforestasi. Deforestasi tersebut menyebabkan kebakaran hutan hujan Amazon yang menjadi krisis iklim global sehingga dikhawatirkan akan memperburuk pemanasan global akibat perubahan iklim saat ini. Kebakaran lahan tersebut memperparah keadaaan dengan menyumbang karbon ke lapisan atmosfer bumi dengan kandungan karbon dari asap kebakaran lahan Amazon sebesar 90 hingga 140 miliar metrik ton karbon. Hal ini membuktikan bahwa akibat perbuatan manusia yang membakar hutan Amazon dapat merusak alam dan lingkungan hidup di sekitarnya yang diwujudkan dengan turunnya kestabilan iklim di bumi serta memperparah peningkatan suhu  bumi. [7]

Kerusakan sumber daya alam (tanah, air, dan udara), terjadinya deforestasi dan degradasi hutan bahkan kebakaran hutan yang mengakibatkan menipisnya dan musnahnya hayati, hingga terjadinya permukaan air laut naik dan tenggelam beberapa pula, serta merebaknya berbagai jenis penyakit merupakan berbagai bentuk masalah akibat terjadinya krisis lingkungan.[8] Kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi di luar negeri saja, bahkan di Indonesia sendiri banyak kerusakan alam dan lingkungan yang sampai sekarang belum teratasi sehingga menimbulkan berbagai kerusakan dan kerugian yang harus diderita masyarakat banyak. Misalnya, pada tahun 2006 terjadi kasus lumpur lapindo yang merenggut hak masyarakat Sidoarjo atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat semburan lumpur panas Lapindo.[9] Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyaknya pelanggaran kaidah keteknikan yang baik dalam proses eksplorasi, yang mengakibatkan semburan lumpur tersebut. Kasus semburan lumpur Lapindo itu bukan kelalaian tetapi sengaja menabrak rambu-rambu keselamatan sosial. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan alam dan lingkungan hidup tersebut yang terdiri dari Grup Bakrie, Medco, dan Santos hanya menanggung Rp. 5 triliun sesuai janji mereka yang berlindung di balik jubah Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Khalayak pun mengetahui bahwa kegiatan eksplorasi migas yang berdekatan dengan pemukiman penduduk sudah pasti mengandung risiko atau dampak yang besar. Hanya dengan dasar itu pula hukum dapat menyimpulkan bahwa hak pengusahaan Blok Brantas yang terdiri dari Grup Bakrie, Medco, dan Santos yang diperoleh Lapindo adalah ilegal sebab melanggar berbagai aturan keselamatan sosial dan melanggar pula hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat kerusakan alam dan lingkungan hidup.[10]

Bangsa yang lalai pada lingkungannya adalah bangsa yang tidak bertanggung jawab. Bila pemimpin lalai pada lingkungannya, berarti pemimpin tersebut tidak bertanggung jawab. Hidup akan semakin menemukan eksistensinya ketika penghargaan, penghormatan, dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih mewujudkan dalam kehidupan jamak.

Secara Yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No.4 Tahun 1982 (disingkat UULH-1982) tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No.23 Tahun 1997 (disingkat UUPLH-1997) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam UU No. 32 Tahun 2009 (disingkat UUPPLH-2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPLH-2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi,sifat dari peraturan ini sendiri bukan lagi mengenai antroposentris atau biosentris melainkan telah mengarah pada sifat ekosentris. Seperti diketahui bahwa cara pandang antroposentris yang melulu didasarkan pada rasionalitas,akan menyebabkan alienasi.[11] Alienasi menyebabkan adanya pemisahan yang tegas antara manusia dan alamnya, dan dari lingkungannya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai penyalahan kodrat alam secara hakiki,karena pada hakikatnya lingkungan tempat hidup manusia dan tidak akan pernah lepas dari persoalan kemanusiaan.

Lingkungan tidak dapat bicara tentang dirinya sendiri.maka manusialah yang seharusnya memaknainya.Pengetahuan tentang alam lingkungan tersebut tidak akan muncul dan menampakkan diinya jika terdapat sebuah proses perjuampaan.Mustahil bila lingkungan selalu ditempatkan sebagai obyek ekspoitasi.Untuk itu adanya margin mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia  merupakan salah satu upaya substantif dalam penanggulangan permasalahan mengenai lingkungan. Untuk itu penegasan hak melalui jalur konstitusi menjadi salah satu upaya wajib yang dapat dilakukan mengingat ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi memiliki makna penting dan konsekuensi besar untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa terkecuali.Keberadaan norma atau ketentuan tentang lingkungan hidup atau konsep pembangunan berkelanjutan di dalam konstitusi akan sangat memiliki pengaruh hukum yang signifikan.

Adanya ketentuan tersebut berpengaruh terhadap pengembangan kebijakan dalam rangka perlindungan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar lingkungan hidup pada skala nasional dan regional. Konstitusionalisasi prinsip-prinsip lingkungan hidup akan menciptakan yurisdiksi atas hukum nasional, yang keberlakuannya terdapat disetiap wilayah seperti provinsi,maupun kotamadya. Adanya peningkatan terhadap kapasitas dan komitmen dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara penganut pinsip demokrasi (democracy) dan monokrasi (monocracy). Mengapa demikian? Keduanya disejajarkan secara seimbang untuk menutupi kelemahan masing-masing. Lebih spesifik lagi fakta bahwa Indonesia menganut prinsip demokrasi konstitusional (constitutional democracy) membawa Indonesia pada kondisi pada pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi tersebut haruslah tunduk pada ketentuan yang tercantum pada UUD NRI 1945.

Dalam suatu praktik kenegaraan tidak terdapat syarat mutlak dimana sebuah konstitusi negara menggunakan sistem demrokrasi, namun faktanya bahwa konstitusionalisme dan demokrasi berada pada tingkat kesesuaian yang tinggi, dan dianggap mampu berjalan bersama dalam menyongsong praktik penyelenggaraan negara.[12] Terdapatnya kewenangan limitatif dari cabang-cabang kekuasaan negara akan memberikan tempat strategis yang berpengaruh pada interaksi antar entitas  yang berada di dalamnya.  Termasuk salah satu keuntungan bahwa Indonesia memiliki sistem konstitusi yang demikian, karena sistem ini dinilai dapat memberikan ruang yang luas diantaranya bagi lingkungan.

Pengaturan mengenai lingkungan hidup terdapat dalam konstitusi Indonesia, jaminan keberlangsungan lingkungan hidup, seperti pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam Konstitusi Indonesia. Berdasarkan kedua pasal tersebut jelas abahwa UUD 1945 telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (constitutional protection), baik terhadap warga negara untuk dapat memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan suatu lingkungan hidup yang baik. Terdapatnya pengaturan mengenai hak hidup dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh jaminan konstitusi atau sering disebut dengan (constitutional guaranteee) untuk dapat hidup dan memperoleh lingkungan hidup yang baik, seperti dinyatakan pula pada Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 12 ayat (1) ICESCR, bahwa kebutuhan hidup warga negara haruslah terpenuhi. Meski hak untuk hidup dan memperoleh lingkungan yang baik merupakan dua hal yang berdiri sendiri, namun terdapat benang merah bahwa terdapat hubungan yang lebih lanjut mengenai wawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Andi Hamzah, penegakan hukum yang cocok dengan kondisi Indonesia meliputi segi preventif dan represif. Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut, konstitusi digunkan sebagai ‘langit’ dari segala bidang hukum nasional dinilai sangatlah penting. [13]Dalam konteks tersebut, konstitusionalisasi norma lingkungan hidup di dalam UUD 1945 dapat menjadi salah satu cara untuk menegakkan hukum baik secara preventif maupun represif, yaitu norma perlimdungan terhadap lingkungan bukan hanya dinilai sebagai penentu dalam pembuatyan undang-undang organiknya melainkan juga sebagai pedoman dari oemangku kebijakan,baik itu pemerintah, swasta atau masyarakat.[14]Meskipun berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 ditentukan bahwa negara, terutama pemerintah dalam hubungannya dengan kewajiban yang ditimbulkan oleh hak asasi manusia, diwajibkan untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhinya (to fulfill), namun setiap warga negara harus pula mengemban kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan.

 

*Penulis:

Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang sedang magang di LBH Solo Raya. Seluruh isi tulisan ini merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya.

 

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

AkibMuhammad. Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: Rajawali Pers2016.

Al-Quran.

Supriatna, NanaEcopedagogy, Bandung: Remaja Roesdakarya2016.

JURNAL

Dewi, Dyah Adriantini Sintha. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarkat. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Vol. 1 No. 1, 2012.

Faiz, Pan Mohammad. Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No.4, 2016.

Pujiyanti, Adirini. Dampak Kebakaran Hutan Amazon dan Pentingnya Kerja Sama Internasional. Info Singkat, Vol. 11 No. 17, 2019.

Rochmani. Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Di Era Globalisasi. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No. 1, Januari 2015.

Watsiqotul, et alPERAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH ALLAH DI MUKA BUMI PERSPEKTIF EKOLOGIS DALAM AJARAN ISLAM. Jurnal Penelitian, Vol. 12 No. 2, Agustus 2018.

 

 



[1] Muhammad Akib, Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 1.

[2] Khalifah adalah wakil umat dalam kehidupan di muka bumi seperti yang tertera dalam Q.S. An-Nur [24]: 55.

[3] Watsiqotul, et al., PERAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH ALLAH DI MUKA BUMI PERSPEKTIF EKOLOGIS DALAM AJARAN ISLAM, Jurnal Penelitian, Vol. 12 No. 2, Agustus 2018, hlm. 367.

[4] Ibid., hlm. 371.

[5] Dyah Adriantini Sintha Dewi,  Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarkat, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Vol. 1 No. 1, 2012, hlm. 10.

[6] Nana Supriatna, Ecopedagogy, Bandung: Remaja Roesdakarya2016.

[7] Adirini Pujiyanti, Dampak Kebakaran Hutan Amazon dan Pentingnya Kerja Sama Internasional, Info Singkat, Vol. 11 No. 17, 2019, hlm. 7-9.

[8] Watsiqotul, Op. Cit., hlm. 357.

[9] Rochmani, Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Di Era Globalisasi, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No. 1, Januari 2015, hlm. 19.

[10] Ibid., hlm. 20.

[11] Merupakan Sebuah Teori yang dikeluarkan oleh Karl Mrx tentang munculnya sebuah keadaan dimana buruh atau proletar mendapatkan sebuah keadaan yang terasing dari kehidupannya.

[12] Pan Mohammad Faiz, Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No.4, 2016, hlm. 770.

[13] Ibid., hlm. 777.

[14] Ibid., hlm. 778.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Sanksi yang Tepat Bagi Orang yang Melanggar Peraturan Larangan Mudik di Tengah Pandemi COVID-19

 

Sanksi yang Tepat Bagi Orang yang Melanggar Peraturan Larangan Mudik di Tengah Pandemi COVID-19

Oleh: Annisa Rahayu*

 

Per 23 April 2020, telah terbit  kebijakan larangan mudik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan[1] Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan angka pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia yang kemungkinan besar dapat bertambah dari arus mudik Idul Fitri Tahun 1441 H. Larangan mudik ini diberlakukan untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah lain yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau wilayah yang masuk dalam zona merah.[2]

Tertuang dalam Pasal 3 Permenhub ini, pembatasan berlaku bagi sarana transportasi darat, kereta api, laut, serta udara. Untuk kendaraan bermotor, dilakukan pengawasan oleh Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia (Pasal 7 ayat 1 huruf a). Sementara untuk kapal angkutan penyeberangan sungai dan danau, akan dilakukan pengawasan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b. Sedangkan untuk transportasi laut, pengawasan akan dilakukan oleh syahbandar pelabuhan dan Gugus Tugas Pelaksana COVID-19, hal ini diatur dalam pasal 15 ayat (1).

Pengawasan ini juga dilaksanakan dalam bentuk pemberian sanksi. Dalam Pasal 6, tertulis bahwa pada tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020, jika ada kendaraan yang akan keluar/masuk wilayah yang menerapkan PSBB/zona merah, akan dikembalikan ke asal perjalanan. Selanjutnya, pada tanggal 8 Mei sampai dengan 31 Mei 2020, bagi yang melanggar akan dikembalikan ke asal perjalanan dan atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi berat ini disesuaikan dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan[3]. Bagi mereka yang melanggar larangan mudik dapat dikenakan denda sebesar 100 juta Rupiah dan dipenjara hingga 1 tahun. Menurut hemat saya, sanksi denda 100 juta Rupiah ini sudah tepat jika benar-benar diterapkan. Sebab hal ini akan membuat calon pemudik lainnya lebih berpikir-pikir sebelum melakukan mudik karena takut dikenakan denda. Namun, sebaiknya sanksi penjara ditiadakan sebab di Lapas akan lebih berisiko terjadi penyebaran COVID-19 yang dapat merambat cepat mengingat para pemudik ini dari daerah zona merah.

Sebaiknya sanksi yang diberikan berupa denda dan atau bentuk pelayanan sebagai relawan COVID-19 mengingat saat ini di berbagai daerah sedang kekurangan tenaga relawan. Misalnya tenaga administrasi, petugas pemulasaran jenazah, petugas laundry, petugas cleaning service, tenaga dapur umum, dll. Hal ini lebih baik dilakukan karena lebih efektif dan tepat sasaran dibandingkan dipenjaranya para pelanggar ini, mengingat penjara di Indonesia over-crowded. Jika hal ini dilakukan, maka angka pertumbuhan COVID-19 di Indonesia dapat semakin cepat ditekan dan penanganannya semakin merata.

 *Penulis:

Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang sedang magang di LBH Solo Raya. Seluruh isi tulisan ini merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya.



[1] Lihat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

[2] Pingit Aria"Pemberlakuan Sanksi dan Sistem Pengawasan dalam Larangan Mudik 2020",  https://katadata.co.id/berita/2020/04/25/pemberlakuan-sanksi-dan-sistem-pengawasan-dalam-larangan-mudik-2020, diakses pada 1 Mei 2020.

[3] Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIDANA BERSYARAT DAN PELEPASAN BERSYARAT: PERBEDAAN SERTA TUJUANNYA

 

PIDANA BERSYARAT DAN PELEPASAN BERSYARAT: PERBEDAAN SERTA TUJUANNYA

Oleh: Annisa Rahayu*

 

 

Menurut aliran hukum modern, hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, maka dari itu hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat. Hukum pidana memiliki ciri yang membedakannya dengan lapangan hukum lain, yakni hukum pidana sesungguhnya tidak mengadakan norma tersendiri, melainkan telah terletak pada lapangan hukum lain, serta sanksi pidana diadakan untuk memperkuat ditaatinya norma di luar hukum pidana. [1]

Pidana bersyarat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 14 a sampai 14 f. Pidana bersyarat timbul sebagai reaksi dari adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, dalam hal ini merugikan pelaku tindak pidana dan juga masyarakat. Muladi menyatakan bahwa salah satu tujuan pidana bersyarat adalah menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat.[2] Maka dari itu, pidana efek positif dari pidana bersyarat ini adalah pengurungan narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan pengaruh yang merusak kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan mereka itu dapat dihindarkan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwasanya pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syaratsyarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi.[3]

            Pidana bersyarat memiliki beberapa kelebihan, antara lain[4]:

1.       Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk melanjutkan hidupnya sehari-hari sebagai manusia sesuai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

2.       Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

3.       Memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki dirinya didalam masyarakat.

4.       Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. ya stigma.

5.       Memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berpartisipasi dalam pekerjaan yang secara ekonomis menguntungkan masyarakat dan keluarganya.

6.       Biaya lebih murah dari pada perampasan kemerdekaan.

7.        Mengadakan koreksi terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.

8.       Pemanfaatan fasilitas yang ada dalam masyarakat untuk mengadakan rehabilitas narapidana dan

9.       Tentunya narapidana bersyarat dapat memenuhi pemidanaan yang bersifat integratif sebagai pencegahan (khusus/umum) perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas dan pengimbalannya.

Ditinjau dari aspek tujuan pemidanaan, sejatinya pidana bersyarat ini lebih berorientasi pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatannya. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan aliran hukum pidana modern yang berorientasi pada pelaku kejahatan yang pemidanaannya ditekankan untuk kemanfaatan atau memperbaiki dengan mempertimbangkan sifat-sifat serta keadaan terpidana. Dalam pidana bersyarat terdapat makna yang tersimpul bahwa sanksi dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Di samping pidana bersyarat, terdapat pula pelepasan bersyarat. Yang menjadi perbedaan mendasar di antara kedua hal ini adalah, dalam pidana bersyarat terpidana tidak pernah menjalani pidananya kecuali jika ia melanggar syarat umum dan khusus yang telah ditentukan oleh Hakim. Sedangkan dalam pelepasan bersyarat, terpidana harus sudah menjalani pidana sedikitnya 2/3 dari hukumannya. Keputusan untuk memberikan pelepasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan tentu pejabat Lembaga Pemasyarakatan, yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjaranya. Tujuan yang ingin dicapai dari pelepasan bersyarat pada dasarnya sama dengan pidana bersyarat, yaitu untuk mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat untuk menjadi warga yang baik dan berguna. Maka dari itu, sebelum diberikan pelepasan bersyarat kepada terpidana, harus dipertimbangkan tentang kepentingan masyarakat yang menerima bekas terpidana. Harus disiapkan lapangan kerja yang sesuai dengan bakat dan keterampilan yang telah diperolehnya selama dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan.[5]

Pelepasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“ Jika terpidana telah menjalani dua per tiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambahi satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan”.

Tujuan pelepasan bersyarat adalah untuk mengurangi overcrowding di dalam Lapas/Rutan, menghemat anggaran negara dalam pos pemeliharaan narapidan, serta agar narapidana dapat berinteraksi, menyesuaikan diri dan mengembalikan nilai-nilai pada diri narapidana tersebut sehingga masyarakat dapat menerimanya kelak setelah selesai menjalani pidana. Tujuan tersebut sangat efektif bagi narapidana yang merupakan Warga Negara Indonesia, karena akan kembali ke masyarakat dan tempat tinggalnya, dan untuk orang asing setelah menjalani pidana akan kembali ke negaranya sehingga nilai-nilai masyarakat dan nilai-nilai moral lainnya adalah tempat tinggalnya yaitu negara yang bersangkutan.[6]

Pembebasan bersyarat itu dapat ditarik kembali setiap waktu, apabila terpidana melakukan perbuatan jahat atau bertindak bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Menteri dapat menentukan syarat khusus, tetapi tidak boleh membatasi kebebasan agama dan kenegaraan lainnya. Penarikan pelepasan bersyarat kembali terjadi, apabila terpidana pada waktu percobaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat yang ditentukan.

*Penulis:

Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang sedang magang di LBH Solo Raya. Seluruh isi tulisan ini merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya.



[1] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 8-9.

[2] Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 2008), hlm.197.

[3] Sapto Handoyo D.P., “Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, Pakuan Law Review, Volume IV, Nomor 1, 2018, hlm. 25.

[4] Yoga San, “Pidana Bersyarat dan Pelepasan Bersyarat”, https://www.academia.edu/38491405/Pidana, diakses pada 10 Mei 2020 pukul 11.00 WIB.

[5] Ibid.

[6] Haryani, “Pembebasan Bersyarat”, https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=726, diakses pada 10 Mei 2020 Pukul 12.35.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALASAN PEMAAF DAN ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

 

ALASAN PEMAAF DAN ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Oleh: Annisa Rahayu

 

 

Di dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang bisa dijadikan landasan bagi Hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku/terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan itu disebut sebagai alasan penghapus pidana, artinya peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan bagaimana seorang pelaku, yang telah memenuhi rumusan delik yang seharusnya dipidana menjadi tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.[1]

            Alasan-alasan penghapus pidana merupakan alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi kemudian menjadi tidak dipidana. Berbeda dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.[2]

            Dasar atau alasan penghapusan pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain alasan pembenar dan alasan pemaaf. Pada beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat mengenai definisi dari alasan pembenar dan alasan pemaaf serta perbedaannya, contohnya dalam buku Roeslan Saleh bahwasanya[3]: Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepantasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepantasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dipendeki dengan alasan-alasan pemaaf.

            Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut[4]:

1.      Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

2.      Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

3.      Alasan penghapus penuntutan, di sini permasalahannya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

 

Selanjutnya, yang akan menjadi fokus dalam penulisan ini adalah alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan. Alasan pemaaf berkaitan dengan pribadi si pembuat, artinya orang ini tidak dapat dicela menurut hukum, dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, walaupun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat (2) (noodweer exces), dan pasal 51 ayat (2) (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).[5]

Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana pada asasnya dapat dituntut di muka pengadilan untuk diadili. Apabila persidangan dapat membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan, yang bersangkutan akan mendapat putusan bersalah untuk dapat dijatuhi pidana. Putusan pidana itu harus dijalankan setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada kenyataannya hukum tidak selalu berproses demikian, di dalam hukum terdapat hal-hal yang menurut hukum, hak menuntut menjadi gugur. Dasar aturan hapusnya hak menuntut dengan maksud adanya kepastian hukum bagi seseorang agar terhindar dari keadaan tidak menentu dalam menghadapi perkara pidana. Peraturan hukum pidana menetapkan aturan tentang hal-hal yang menghapus penuntutan baik yang diatur di dalam KUHP maupun yang diatur di luar KUHP (dalam peraturan hukum yang lain). Dasar hukum yang mengatur gugurnya hak menuntut di dalam KUHP terdiri atas alasan:

1. Ne bis in idem,

2. Terdakwa meninggal dunia,

3. Daluwarsa,

4. Penyelesaian di luar acara, dan

5. Tidak adanya aduan pada delik-delik aduan.

Sedangkan dasar aturan yang di luar KUHP terdiri atas: (1) abolisi dan (2) amnesti yang diatur dalam Undang-undang Dasar atau Undang-Undang. Di samping itu dalam hukum acara atau praktek hukum telah berkembang berbagai alasan tidak menuntut perkara antara lain penyampingan perkara serba ringan (dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 13/1961), tidak menuntut perkara demi Kepentingan umum berdasarkan asas oportunitas, tidak menuntut perkara dengan bersyarat atau voorwaardelike niet vervolging dan beberapa alasan tidak menuntut yang lainnya oleh pejabat yang berwenang.[6]


*Penulis:


Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang sedang magang di LBH Solo Raya. Seluruh isi tulisan ini merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya.



[1] Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 34.

[2] Risan Izaak, “Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006)”, Lex Crimen, Vol. VNo. 62016, hlm. 131.

[3] Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Politeia, Jakarta, 1968, hlm. 34.

[4] R. Achmad Soema Di Pradja, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 249.

[5] Soedarto, Hukum Pidana I, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 138.

[6] Marcus Priyo Gunarto, “Alasan Penghapus Pidana, Alasan Penghapus Penuntutan dan Gugurnya Menjalani Pidana”, https://www.academia.edu/11704017/Alasan_Penghapus_pidana , diakses pada 15 Mei 2020 Pukul 11.43 WIB.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opini Mengenai (Omnibus Law) RUU Cipta Kerja

 

Opini Mengenai (Omnibus Law) RUU Cipta Kerja

Yusuf Lomi*


Pengertian omnibus adalah hukum yang banyak dalam hal pengaturan yang dilakukan dengan lintas sektor dan bisa mencabut atau membatalkan ketentuan yang bertentangan. Sehingga konsep omnibus law adalah metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Konsep tersebut dikenal juga dengan nama omnibus bill yang pada dasarnya sering digunakan dalam negara yang menganut common law system seperti Amerika Serikat pada saat membentuk sebuah regulasi. Secara sederhana dapat dipahami bahwasanya dalam konsep omnibus law, regulasi yang dibentuk senantiasa dilakukan untuk membuat undang-undang yang baru dengan membatalkan atau mencabut juga mengamandemen beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus.

Tujuan utama konsep omnibus law ialah suatu undang-undang bertujuan untuk menyasar isu besar (sentral) yang memungkinkan dilakukannya pencabutan atau perubahan beberapa undang-undang sekaligus (lintas sektor) untuk kemudian dilakukan penyederhanaan dalam pengaturannya. Sehingga diharapkan tidak terjadi konkurensi antara norma yang satu dengan yang lainnya.

Secara substansi, RUU Cipta Kerja yang merupakan produk hukum sebagai hasil metode omnibus law. Beberapa waktu lalu, DPR RI resmi telah menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Di dalam Prolegnas 2020 tersebut, rencananya terdapat 50 UU yang akan dibahas dan empat diantaranya merupakan Omnibus Law. Omnibus Law yang dimaksudkan adalah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Omnibus Law Perpajakan, Omnibus Law Ibu Kota Negara, dan Omnibus Law Farmasi. Di antara beberapa rancangan Omnibus Law tersebut, RUU Cipta Lapangan Kerja.

Omnibus law RUU Cipta Kerja memiliki 15 bab dan 174 pasal yang terdiri atas 11 klaster pembahasan. Sebelas klaster pembahasan dalam RUU Cipta Kerja yaitu tentang  Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.

RUU Cipta Kerja memiliki dua kebijakan yang menjadi tujuan utama RUU ini dibentuk. Tujuan tersebut adalah pertama, mendorong peningkatan investasi di Indonesia melalui kemudahan berusaha yang lebih ramah investasi, meningkatkan daya saing dan mendiptakan lapangan kerja. Kedua, mengembangkan sektor UMK melalui dukungan riset dan inovasi. Selain itu, terdapat beberapa aspek ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta kerja ini, aspek-aspek tersebut meliputi aspek Upah minimum, outsourcing, pesangon, durasi kerja, dan sanksi.

Dalam RUU Cipta Kerja Terdapat beberapa pasal yang dirasa penulis merugikan para pekerja, seperti:

1.      Masalah Pengupahan

Ketentuan pengupahan dalam RUU Cipta Kerja diatur dalam pasal 88A yang menyebutkan, buruh atau pekerja diupah berdasarkan kesepakatan atau perundang-undangan. Penetapan upah dalam pasal 88B didasarkan pada satuan waktu dan hasil. Formula perhitungan upah minimum diubah dari sebelumnya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat inflasi, menjadi pertumbuhan ekonomi daerah (provinsi) dan menghilangkan tingkat inflasi. Formula perhitungan upah minimum yang kemudian diatur dalam Pasal 88D berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, tetapi tidak untuk industri padat karya. Pasal 88E ayat (1) menyebutkan pekerja/buruh industri padat karya pada industri padat karya ditetapkan upah minimum tersendiri. Kemudian, Pasal 88E ayat (2) mengatakan bahwa upah minimum industri padat karya ditetapkan oleh gubernur dan dikatakan di Pasal 88E ayat (3) bahwa pengaturan itu akan menggunakan formula tertentu. Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu, berpotensi menjadi dasar perhitungan upah per jam dan penghilangan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral.

2.      Mengenai Waktu Libur

Mengenai waktu istirahat, RUU Cipta Kerja menghapus libur mingguan selama dua hari untuk lima hari kerja. RUU ini menghapus pula cuti panjang dua bulan per enam tahun.Pada Pasal 79 ayat (2) poin b RUU itu disebutkan bahwa istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. Adapun pengaturan mengenai cuti panjang dalam RUU Cipta Kerja termaktub dalam Pasal 79 ayat (5). Cuti panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

3.      Mengenai Pekerja Kontrak

RUU Cipta Kerja mengubah pula ketentuan jangka waktu untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Melalui Pasal 56 ayat (3), RUU Cipta Kerja mengatur bahwa jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. RUU Cipta Kerja juga menghapuskan ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang mengatur pembatasan jenis pekerjaan dan jangka waktu yang bisa diikat dengan kontrak kerja. Kemudian, RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 61 yang salah satunya mengatur bahwa perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai. Klausul ini sebelumnya tidak dimuat dalam UU Ketenagakerjaan. RUU Cipta Kerja, lewat Pasal 61A, menambahkan ketentuan pengusaha wajib memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dan selesainya pekerjaan.

Aturan tentang perjanjian kerja dalam RUU Cipta Kerja ini dinilai akan merugikan pekerja karena relasi kuasa yang timpang dalam pembuatan kesepakatan. Jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha yang bahkan bisa membuat status kontrak menjadi abadi. Ketentuan mengenai perjanjian kerja PKWT dapat berakhir saat pekerjaan selesai juga membuat pekerja rentan di-PHK, karena pengusaha dapat menentukan sepihak pekerjaan berakhir. Pengusaha dapat sewaktu-waktu mem-PHK pekerja kontrak asalkan memberi kompensasi sesuai ketentuan tambahan dalam pasal 61A, yang tidak ada dalam UU Ketenagakerjaan.

4.      Mengenai PHK

Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK dan jika upaya tersebut tidak berhasil maka ada kewajiban untuk merundingkan antara pihak pengusaha dan pihak buruh. RUU Cipker juga menghilangkan aturan pada pasal 152 UU Ketenagakerjaan yang mengatur rincian permohonan PHK. Aturan mengenai PHK ini juga dibuat lebih general dan menghilangkan kepastian untuk pihak yang di PHK dengan banyaknya pengurangan pasal-pasal terkait sehingga PHK lebih mudah untuk dilakukan. Dalam pasal Pasal 154 A: (1) menyatakan bahwa Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan pertama, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan. Kedua, perusahaan melakukan efisiensi.

Pasal ini dinilai merugikan pekerja karena pengusaha dapat dengan mudah melakukan PKH hanya dengan alasan melakukan efisiensi.

5.      Mengenai Outsourcing

Dalam UU Tenaga Kerja Pasal 66 ayat 1 menyatakan bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Akan tetapi dalam RUU Cipta Kerja pasal ini dihapus. Dengan dihilangkannya ketentuan ini, maka outsourcing bisa dilakukan bebas di semua jenis pekerjaan. Melalui bentuk Omnibus Law yang seperti ini terdapat indikasi pemerintah memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha untuk lebih fleksibel dalam melakukan rekrutmen karyawan terutama melalui mekanisme alih daya (outsourcing). Dengan dihapuskannya pasal 66 UU Tenaga Kerja ini maka hak-hak pekerja, jaminan-jaminan sosial, serta tunjangan-tunjangan yang sepatutnya dimiliki oleh seorang pekerja terancam.

6.      Mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA)

RUU Cipta Kerja menghilangkan kewenangan Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan izin bagi pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, serta dipermudahnya TKA karena setiap perusahaan sponsor TKA hanya membutuhkan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing setidaknya diatur 2 (dua) kewajiban pemberi kerja dan TKA yakni memiliki RPTKA dan Visa Tinggal Terbatas (Vitas). Pada awalnya, bunyi Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan adalah “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.” Namun dalam RUU Cipta Kerja, bunyi Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan diubah menjadi “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat.” Dampaknya adalah tidak ada lagi mekanisme perizinan yang kompleks bagi TKA sebagaimana ketentuan UU Ketenegakerjaan sebelumnya. Ketentuan tersebut akan sangat mempermudah masuknya TKA di Indonesia.

Dengan RUU Cipta Kerja maka terbuka kuota TKA untuk sektor-sektor industri dengan komoditas tinggi akan menyebabkan terjadinya penguasaan TKA di sektor tersebut. Tentunya permasalahan tersebut semakin menjauhkan kesejahteraan rakyat karena seolah-olah rakyat hanya dapat menguasai sektor bawah daripada sektor atas dan secara otomatis juga akan berdampak pada pendapatan perkapita maupun GNP.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis menyatakan sikap sebagai berikut:

1.      Menolak RUU Cipta Kerja yang diajukan pemerintah.

2.      Meminta pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang mengenai unsur formil dan materiil RUU Cipta kerja secara terbuka dan menampung aspirasi dari masyarakat.

3.      Meminta pemerintah untuk aktif mensosialisasikan semua bentuk RUU kepada seluruh kalangan masyarakat.

4.      Menuntut pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan Rancangan Undang Undang (RUU).

 

 *Penulis:


Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang sedang magang di LBH Solo Raya. Seluruh isi tulisan ini merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digitan Signature Dalam Perspektif Hukum

 

Digitan Signature Dalam Perspektif Hukum

 Yusuf Lomi*

 

 Pengertian Digital Signature

Pengertian tanda tangan elektronik, berdasarkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut : “Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. Digital signature, adalah sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (private signature key), yang penggunaannya tergantung pada kunci publik (public key) yang menjadi pasangannya. Menurut Julius Indra Dwiparyo, tanda tangan elektronik, adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik.

Pada umumnya, tanda tangan digital menggunakan teknik kriptografi kunci publik, kunci simetrik dan sebuah fungsi hash satu arah.Patut dicatat bahwa tanda tangan digital bukanlah tanda tangan dari seseorang yang di-scan atau dimasukkan ke komputer menggunakan stylus atau mouse, tapi merupakan kumpulan dari kalkulasi-kalkulasi matematis untuk menyandikan data, yakni dengan kriptografi. Terminologi lain untuk digital signature adalah ‘digitally ensured document’. Agar maknanya tidak rancu.Digital signature dapat diibaratkan sebagai dokumen yang sudah ‘dikunci’ dan tidak bisa dimanipulasi isinya.

Tanda tangan digital menggunakan kunci yang sama dalam melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap suatu pesan (message), di sini pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama sehingga mereka harus menjaga kerahasian (secret) terhadap kunci tersebut. Salah satu algoritma yang terkenal dalam kriptografi simetris ini adalah Data Encryption standard (DES).

Public key crypthography, atau dikenal juga sebagai kriptografi simetris, menggunakan dua kunci (key): satu kunci digunakan untuk melakukan enkripsi terhadap suatu pesan (messages) dan kunci yang lain digunakan untuk melakukan dekripsi terhadap pesan tersebut. Kedua kunci tersebut mempunyai hubungan secara matematis sehingga suatu pesan yang dienkripsi dengan suatu kunci hanya dapat didekripsi dengan kunci pasangannya.

Beban Pembuktian Dokumen Elektronik

Oleh karena dokumen elektronik memiliki daya kekuatan pembuktian setingkat dengan ABT. Maka digital signature dalam surat elektronik juga memilki kekuatan pembuktian dalam hukum acara juga terbagi dua, antara lain:

1.       Kekuatan pembuktian formalnya. Dianggap benar apa yang tercantum dalam surat elektronik tersebut, daya kekuatan pembuktiannya adalah berdasarkan kebenaran identitas penanda tangan dan kebenaran identitas orang yeng memberi tanda tangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melakukan dekripsi kembali terhadap kunci publik dan kunci privat dari digital signature maka akan terbaca siapa saja yang bertanda tangan. Namun sifatnya tanda tangan tersebut tidak memilki daya pembuktian keluar (mutlak benar) jika salah satu pihak mengingkari tanda tangannnya.

2.       Kekuatan pembuktian materil. Secara materil isi keterangan yang tercantum dalam surat elektronik juga dianggap benar sebagai keterangan yang dikehendaki para pihak, jika tidak ada pengingkaran. Atau dengan kata lain jika isi surat tersebut tidak dibantah secara tegas, maka surat tersebut dapat mempunyai nilai kekuatan yang sempurna.

Argumentasi hukum yang lain menjadi dasar sehingga surat elektronik dapat dijadikan sebagai  alat bukti dalam persidangan adalah berdasarkan Pasal  5 UU ITE. Terutama pada Pasal  5 ayat 2 yang menegaskan “informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana mana dimaksud pada ayat 1 adalah alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dan Kekuatan Pembuktian

Keabsahan Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.

2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.

3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.

4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penanda tanganan dapat diketahui.

5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda-tangannya

6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Seringkali Badan Negara yang berwenang mengeluarkan Undang-Undang, antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain saling bertentangan satu sama lain, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka terhadap kasus yang aturan hukumnya bertentangan satu dengan yang lain, maka hakim berpatokan pada azas lex specialis derogate lex generalis, artinya Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyampingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sama dengan akta otentik. Pengakuan dokumen yang telah ditandatangani dengan menggunakan digital signature, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka pengakuan dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan digital signature tersebut, merupakan perluasan dari pembuktian hukum acara perdata di Indonesia, sehingga seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kecuali yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 yaitu ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

 1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penjelasan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, bahwa surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis itu meliputi namun tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa:

1.       Kedudukan dan kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik sebagai bukti adalah berlandaskan kepada Pasal 11 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 11 UU.ITE merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Untuk pengaturan tanda tangan elektronik di tingkat internasional diatur dalam Pasal 7 UNCITRAL Model Law (The United Nations Commisions on International Trade Law) merupakan salah satu organisasi yang pertama kali mulai membahas perkembangan teknik informatika dan dampaknya terhadap perniagaan elektronik.

2.       Tanggapan yang timbul mengenai keabsahan tanda tangan elektronik sebagai bukti adalah berbeda-beda dari penafsiran hukum masalah yang dialami. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik keabsahan tanda tangan elektronik diakui secara sah, Dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 UU.ITE hanya disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, tetapi apabila penulis melihat perbandingan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka keabsahan tanda tangan elektronik tidaklah sah, dikarenakan dalam UUJN bukti yang sah itu adalah akta otentik dan akta bawah tangan. Dan Notaris itu sendiri harus datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditanda-tangan oleh notaris itu sendiri dan para penghadap masing-masing langsung di tempat dibacakannya akta itu oleh Notaris. Dan haruslah tanda tangan asli dari Notaris dan para penghadap bukanlah tanda tangan elektronik yang bisa ditorehkan di dalam akta tersebut karena kekuatan pembuktian dalam hukum di Indonesia tidaklah sah.

3.       Penggunaan dan pelaksanaan dan kekuataan bukti elektronik dalam perkara perdata adalah dalam proses persidangan perdata dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan pada Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan- persangkaan, pengakuan dan sumpah. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik atau dokumen elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*P  Penulis :

Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang sedang magang di LBH Solo Raya. Seluruh isi tulisan ini merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Perlindungan Jaminan Kehilangan Pekerjaan untuk Para Pekerja PHK Dalam RUU Cipta Kerja

Perlindungan Jaminan Kehilangan Pekerjaan untuk Para Pekerja  PHK Dalam RUU Cipta Kerja

Ahmad Puji Sulistyo Adi*

 

 

Di tengah ancaman virus corona yang mewabah awal tahun 2020 Indonesia mengalami kelesuan ekonomi hal ini berdampak langsung kepada sektor buruh atau pekerja .Pasalnya kegiatan perekonomian seperti produksi maupun distri busi tersendat dengan adanya pemberlakuan social distancing, psikal distancing dan PSBB yang dilakukan untuk mencegah penyebaran pendemi virus corona di dalam masyarakat.Hal ini memicu penurunan angka kerja dalam masyarakat dan peningkatan angka pengangguran akibat PHK karyawan .

            Dalam draft RUU Cipta Lapangan Kerja pada pasal 46A berbunyi:

Pekerja/buruh yang di PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan JKP diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.“JKP akan diberikan kepada pekerja/buruh yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran,” bunyi Pasal 46C. Di Pasal 46D, tertuang manfaat JKP yang akan diterima pekerja yang kena PHK, yakni berupa:

1.      Pelatihan dan sertifikasi

2.      Uang tunai

3.      Fasilitas penempatan.

Pemerintah akan memberikan pelatihan (kerja), memberi uang saku selama 6 bulan, serta penempatan bekerja. Ini khusus bagi karyawan yang perusahaannya bangkrut atau kena PHK (bukan karena tindak kriminal) dan aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 90 RUU Omnibus Law  akan mengubah pasal 18 di UU SJSN

Jenis program jaminan sosial meliputi:

a. Jaminan kesehatan.

b. Jaminan kecelakaan kerja.

c. Jaminan hari tua.

d. Jaminan pensiun.

e. Jaminan kematian.

f. Jaminan kehilangan pekerjaan.

Sebelumnya poin f tidak ada di pasal 18 UU SJSN. Kemungkinan besar ini adalah dasar hukum untuk pemberian Kartu Pra Kerja. Masih di pasal 90 RUU Omnibus Law, disebutkan bahwa di antara pasal 46 dan 47 UU SJSN diselipkan lima pasal. Pertama adalah pasal 46A yang terdiri dari dua ayat yaitu:

(1)  Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan       kehilangan pekerjaan.

(2) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan          
      sosial  ketenagakerjaan.

Kedua adalah pasal 46B yang terdiri dari tiga ayat yakni:

(1)  Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip   
      asuransi sosial.

(2)  Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat 
      kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian jaminan kehilangan pekerjaan 
      diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketiga adalah pasal 46C yang berbunyi sebagai berikut:

Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran.

Keempat adalah pasal 46D yang memiliki dua ayat yaitu:

(1) Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa pelatihan dan sertifikasi, uang tunai, serta  
     fasilitasi penempatan.

(2) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 

Terakhir adalah pasal 46E yang terdiri dari dua ayat yaitu:

(1) Besaran iuran jaminan kehilangan pekerjaan sebesar persentase tertentu dari upah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran iuran jaminan kehilangan pekerjaan   
     sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tunjangan yang diberikan bagi korban PHK untuk pemenuhan biaya hidup, asalkan pekerja tersebut melakukan peningkatan kemampuan dan mencari kerja kembali.Adapun, program SDF ditujukan untuk membantu mengatasi kekhawatiran angkatan kerja karena kekurangan keahlian. Hal ini dilakukan agar seseorang yang telah di-PHK dapat segera pindah atau mencari pekerjaan baru. Peserta SDF akan diberikan retraining dan reskilling melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Mereka yang berhak memperoleh tunjangan ini adalah yang sudah pernah membayar iuran BJPS Ketenagakerjaan, artinya mantan pekerja di sektor formal.

 *Penulis:

Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang sedang magang di LBH Solo Raya. Seluruh isi tulisan ini merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pelanggaran HAM akibat adanya Penggusuran Paksa

 

Pelanggaran HAM akibat adanya Penggusuran Paksa

Ahmad Puji Sulistyo Adi*

 

Terjadinya sebuah penggusuran terhadap rumah warga bukan tanpa alasan. Penggusuran akibat adanya sengketa tanah lazim di jumpai di Indonesia. Konflik bermula dari adanya klaim pemilik tanah terhadap kepemilikan tanahnya yang di tempati oleh orang lain dengan atau dan tanpa bukti kepemilikan tanah yang sah. Hal inilah yang menimbulkan sengketa kepemilikan tanah diantara pemilik tanah yangsah dengan warga masyarakat yang telah menempati tanah tersebut selam bertahun-tahun tanpa memiliki bukti surat kepemilikan tanah. Yang menjadi masalah saat ini adalah apakah upaya penggusuran tersebut merupakan sebuah pelanggaran HAM? Dimana letak sebuah pelanggaran HAM tersebut?

Komnas HAM sejak 13 April 2020 telah mengeluarkan himbauan untuk tidak melakukan  tindakan penggusuran dan/atau pengusiran secara sepihak sebelum adanya penyelesaian bersama yang terbaik oleh para pihak yang bersengketa. Adanya tindakan penggusuran dan/atau pengusiran dalam masa pandemi COVID-19 yang dimanfaatkan oleh perampas lahan, dapat menjadi bahan evaluasi Komnas HAM dan Komisi Ombudsman.

Bukan hanya itu PBB sudah menganggap penggusuran paksa sebagai kejahatan HAM yang serius. Dikatakan sebagai kejahatan HAM serius karena dalam proses penggusuran terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan secara berlapis. Tak hanya perampasan hak atas tanah dan bangunannya, tetapi juga hak asasi kesehatan, hak asasi identitas, bahkan asasi pendidikannya.

Terkait dengan proses penggusuran, dalam perintah umum kovenan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya sudah ada arahan dalam pelaksanaannya yang tertuang dalam general command nomor 4 tentang hak atas tempat tinggal yang layak dan nomor 7 tentang hak atas tempat tinggal yang layak terhadap pengusiran paksa. Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966 yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (“UU 11/2005”). Diterangkan bahwa:

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.

Selain itu, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (“UUD 1945”) menerangkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pemberian uang ganti rugi yang sesuai dengan nilai tanah atau rumah yang digusur sudah sesuai dengan prinsip HAM. Hal ini karena masalah ganti rugi sebenarnya tidak hanya soal ganti rugi secara fisik, tapi ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam ganti rugi atas suatu penggusuruan. Permasalahan dalam konflik sengketa tanah seringkali tidak memiliki jalan temu karenanya diperlukan pemerintah sebagai penengah diantaranya. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap penggembang-penggembang yang tidak mengganti rugi terhadap warga yang terdampak penggusuran.

*Penulis:

Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang sedang magang di LBH Solo Raya. Seluruh isi tulisan ini merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya.



 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUU Permasyarakatan sebagai penyempurna UU No 12 Tahun 1995

 

RUU Permasyarakatan sebagai penyempurna UU No 12 Tahun 1995

Oleh: M. La Viola S.*

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga dirasa belum optimal mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan berbagai subsistem pemasyarakatan yang terpisah dan belum terintegrasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada akhirnya berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan disharmonisasi antarnorma. Berbagai kelemahan ini tentunya akan mempengaruhi jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait dengan pemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka disusunlah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Dalam hal ini Revisi UU Permasyarakatan mengubah beberapa substansi yang terdapat pada Undang-Undang Noor 12 Tahun 1995. Substansi yang diubah tersebut diantaranya yaitu yang Pertama, penguatan posisi lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), khususnya yang menyelenggarakan penegakan hukum terkait perlakuan terhadap anak dan warga binaan lain. Kedua, tujuan pemasyarakatan selain peningkatan kualitas narapidana anak, warga binaan, juga menjamin perlindungan hak terhadap semua tahanan. Ketiga, pembaharuan terhadap asas pemasyarakatan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas. Keempat, pengaturan tentang fungsi pemasyarakatan. Mulai pelayanan, pembinaan, pembimbing pemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Kelima, penegakan tentang hak dan kewajiban bagi tahanan, anak dan warga binaan. Keenam, pengaturan tentang penyelenggaraan dan pemberian program pelayanan pembinaan serta bimbingan kemasyarakatan termasuk pelaksanaan perawatan, pengamanan dan pengamatan bagi warga binaan. Ketujuh, aturan terkait dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan. Kedelapan, aturan tentang kode etik dan perilaku pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan perlindungan keamanan. Termasuk pula bantuan hukum bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur di Lembaga Pemasyarakatan. Kesembilan, aturan soal kewajiban penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Termasuk penyediaan sistem teknologi informasi pemasyarakatan. Kesepuluh, aturan tentang mekanisme pengawasan fungsi pemasyarakatan. Kesebelas, pengaturan tentang kerja sama serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

*Penulis:

Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang sedang magang di LBH Solo Raya. Seluruh isi tulisan ini merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya.

REFERENSI

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2017.

NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2013.


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Restorative Justice sebagai Pendekatan Pertanggungjawaban Korporasi pada Lumpur Lapindo


Restorative Justice sebagai Pendekatan Pertanggungjawaban Korporasi pada Lumpur Lapindo

Oleh: M. La Viola S.*

 

Pendekatan yang lebih menekankan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dengan korbannya sendiri ini sangat dirasa perlu, karena pada dasarnya pendekatan restorative justice memfokuskan pada proses dialog dan mediasi antara pelaku tindak pidana dengan korbannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku serta sebagai upaya untuk membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana.

Instrumen nasional yang mengatur tentang restorative justice dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang lingkungan hidup terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, tahun 2009, diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang ini yang menjadi dasar bagi pelaksanaan restorative justice dalam tindak pidana lingkungan hidup terdapat di dalam Pasal 84, Pasal 100 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam kasus luapan lumpur Sidoarjo, beberapa saat setelah terjadinya luapan lumpur Sidoarjo, Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan tersangka kepada pegawai/pengurus yang terlibat dan berkaitan dalam proses pengeboran. Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur menjerat tersangka dengan Pasal 42 dan 43 UndangUndang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada tahun 2009 Kepolisian Daerah Jawa Timur mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), hal ini dikarenakan tidak cukupnya alat bukti setelah empat kali berkas perkara dikembalikan kejaksaan karena kepolisian tidak bisa memenuhi petunjuk formil dan materil, selain itu juga memperhatikan putusan perkara perdata yang sudah inkracht, yang pertama antara Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dengan Pemerintah dan PT Lapindo Brantas dan yang kedua antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan Pemerintah dan PT Lapindo Brantas. Berdasarkan hal itu, maka penyelesaian yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas dan korbannya tersebut merupakan penyelesaian secara restorative justice. Hal ini dapat diketahui berdasarkan proses yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas dengan korbannya.

Pasca terjadinya luapan lumpur Sidoarjo, PT Lapindo Brantas dan korban bersama Bupati Sidoarjo yang pada saat itu berperan sebagai mediator, melakukan upaya mediasi untuk mencari problem solving dari kedua belah pihak. Proses mediasi ini dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencari informasi dan mengamati dokumen-dokumen yang ada. Proses ini menggunakan pendekatan problem solving approach yang menghasilkan kesepakatan kompensasi antara PT Lapindo Brantas dan korban.

Dalam rangka mengefektifkan upaya penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo, maka Pemerintah kembali menetapkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Peraturan Presiden juga menjelaskan tangung jawab Lapindo dan mengkonfirmasikan kompensasi jual beli tanah dan bangunan serta jadwal yang disepakati antara Lapindo dan perwakilan korban pada tanggal 4 Desember 2006,

Poin-poin utama dalam kesepakatan yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas dan korban yang diakomodir di dalam Peraturan Presiden ini adalah sebagai berikut: Pembayaran tunai untuk kerugian fisik atau kerusakan properti :

a. Skema ini mencakup DP sebesar 20% jika pihak yang mengklaim dapat menunjukkan bukti kepemilikan

b. Nilai properti ditentukan oleh satu rumus. Nilainya adalah sebagai berikut: bangunan: Rp. 1.500.000/m2, tanah: Rp. 1.000.000/m2 dan sawah: Rp.120.000/m2.

c.    Sisa 80% dari nilai tanah tersebut akan didistribusikan satu bulan sebelum akhir dari periode 2 tahun setelah bulan Juni 2006 (dimulai pada bulan Mei 2008).

d.   Elemen-elemen lainnya seperti pembayaran sebesar Rp. 5.000.000 selama periode 2 tahun pertama untuk menggantikan biaya sewa properti (baik rumah sewaan atau bermukim di rumah keluarga jauh), biaya pindahan sebesar Rp. 500.000/keluarga dan bantuan biaya bulanan sebesar Rp. 300.000/orang/bulan selama 9 bulan.

Peraturan Presiden yang ditetapkan oleh Pemerintah ini merupakan salah satu bentuk perlindungan negara kepada korban, agar korban memperoleh kompensasi dari PT Lapindo Brantas sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh PT Lapindo Brantas dan korban.

*Penulis:
Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang sedang magang di LBH Solo Raya. Seluruh isi tulisan ini merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya.

REFERENSI

Farida, A. (2013). Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik17(2), 144-162.

Irawan, A. (2008). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS SEMBURAN LUMPUR PANAS PT LAPINDO BRANTAS (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Pujiyono, P., Rochaeti, N., & Airlangga, A. B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MELALUI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE. Pembaharuan Hukum Pidana2(2).

Tambuwun, D. A. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Hukum Positif Indonesia. Lex Crimen4(8).

Telaumbanua, D. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum9(1), 101-112.

Widowaty, Y. (2011). Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi. (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Undip).


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kode Formulir Dalam Praktik Litigasi Di Indonesia

 
 
 
Didalam dunia hukum khususnya Pidana, sering kita mendengar istilah kode P18, P19 ataupun P21 baik di media masa maupun Media Elektronik. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti arti dari kode-kode tersebut diatas hanya bertanya-tanya, dalam hal ini kami akan jelaskan tentang kode-kode yang seringkali kita mendengarnya berdasarkan Peraturan Hukum yang berlaku.

Kode-kode tersebut didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Kode-kode tersebut adalah “ kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana.

Lebih lengkapnya rincian dari kode-kode Formulir Perkara adalah:
P-1 Penerimaan Laporan (Tetap)
P-2 Surat Perintah Penyelidikan
P-3 Rencana Penyelidikan
P-4 Permintaan Keterangan
P-5 Laporan Hasil Penyelidikan
P-6 Laporan Terjadinya Tindak Pidana
P-7 Matrik Perkara Tindak Pidana
P-8 Surat Perintah Penyidikan
P-8A Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan
P-9 Surat Panggilan Saksi / Tersangka
P-10 Bantuan Keterangan Ahli
P-11 Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli
P-12 Laporan Pengembangan Penyidikan
P-13 Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan
P-14 Surat Perintah Penghentian Penyidikan
P-15 Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara
P-16 Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana

P-16A Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

P-17 Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan
P-18 Hasil Penyelidikan Belum Lengkap
P-19 Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi
P-20 Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis
P-21 Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
P-21A Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap

P-22 Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
P-23 Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
P-24 Berita Acara Pendapat
P-25 Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara
P-26 Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
P-27 Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan

P-28 Riwayat Perkara
P-29 Surat Dakwaan
P-30 Catatan Penuntut Umum
P-31 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)
P-32 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk Mengadili
P-33 Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara APB / APS
P-34 Tanda Terima Barang Bukti

P-35 Laporan Pelimpahan Perkara Pengamanan Persidangan
P-36 Permintaan Bantuan Pengawalan / Pengamanan Persidangan
P-37 Surat Panggilan Saksi Ahli / Terdakwa / Terpidana
P-38 Bantuan Panggilan Saksi / Tersngka / terdakwa
P-39 Laporan Hasil Persidangan

P-40 Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Ketua PN / Penetapan Hakim
P-41 Rencana Tuntutan Pidana
P-42 Surat Tuntutan
P-43 Laporan Tuntuan Pidana
P-44 Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera setelah Putusan
P-45 Laporan Putusan Pengadilan
P-46 Memori Banding

P-47 Memori Kasasi
P-48 Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan
P-49 Surat Ketetapan Gugurnya / Hapusnya Wewenang Mengeksekusi
P-50 Usul Permohanan Kasasi Demi Kepentingan Hukum
P-51 Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat
P-52 Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat.
P-53 Kartu Perkara Tindak Pidana.

Nah, semoga bermanfaat bagi kita pembaca.
(Diolah dari berbagai sumber)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar